Bupati Minahasa Selatan Menikah di Israel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar mengejutkan datang dari Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia 'Tetty' Paruntu. Ia diberitakan akan melangsungkan pernikahan di Israel. Bupati 44 tahun itu bakal menikahi seorang anggota polisi bernama Decky Palinggi di negeri zionis itu.

5 Manfaat Tidak Menghubungi Mantan Kekasih Setelah Putus
Kabarnya, Tetty dan Decki bakal berikrar sehidup semati di Gereja Kana, Galilea. Gereja itu dipilih karena berdasarkan kepercayaan Umat Kristiani, di kota itu Yesus pertama kali mengubah air menjadi anggur.



Kabar pernikahan bupati yang disebut-sebut sebagai bupati tercantik di Indonesia itu cepat menyebar dan sudah tersiar se-Minahasa. Pertama kali kabar itu terkuak setelah janda satu orang anak itu memposting rencana pernikahannya di akun Facebook pribadi miliknya.

Simpati dan doa dari para pendukungnya pun mengalir deras kepada Bupati kelahiran Manado, Sulawesi Utara, 25 September 1967 silam ini. Bahkan ada yang menyarankan Tetty berdoa di Tembok Ratapan, situs suci Umat Yahudi di Yerusalem. "Terima kasih sudah mengingatkan. I will do it. Gbu," tulis Tetty kepada para pendukungnya lewat akun Facebook.

Namun, rencana Tetty untuk melangsungkan pernikahan di Israel masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri. Jika tidak terganjal visa, rencana Tetty melangsungkan pernikahan keduanya semakin cepat. Kendati demikian, Tetty tidak dapat menggunakan paspor biru atau dinas untuk mendarat ke Israel. Pasalnya, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negeri zionis itu.

Bupati yang terlahir dari keluarga terpandang di Pulau Celebes itu berhasil menjadi orang nomor satu di Minahasa Selatan. Berpasangan dengan Sonny Frans Tandayu, Tetty menjabat sebagai Bupati Minahasa Selatan periode 2010-2015.

Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah seorang pengusaha yang cukup berhasil di Minahasa. Ia memilih Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya guna meraih tampuk kekuasaan di Minahasa Selatan. Ibu dari seorang putra berusia 18 tahun adalah putri pasangan anggota DPRD.

Sang ayah adalah mantan rektor Universitas Sam Ratulangi, Jopie Paruntu, yang kini menjadi Ketua Komisi D DPRD I Sulawesi Utara. Sementara ibunda Tetty, Jenny Y Tumbuan pernah menjadi Ketua DPRD II Minahasa Selatan periode 2004-2009. Jenny kini masih menjabat anggota DPRD II serta menjadi Ketua DPD Partai Golkar Minahasa Selatan.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/24/m98181-bupati-minahasa-selatan-menikah-di-israel

More about → Bupati Minahasa Selatan Menikah di Israel
video ml di hotel

Dede Yusuf: Ini Ramadhan Terakhir

BANDUNG, KOMPAS.com - Momentum bulan suci Ramadhan tahun 2012 ini tampaknya memiliki arti khusus bagi seorang Wakil Gubernur Jawa Barat Yusuf Macan Effendi atau Dede Yusuf. Pasalnya, ia menuturkan, bulan Ramadhan tahun ini adalah bulan suci terakhir baginya sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Kiat Cari Pasangan Lewat Kencan Online. "Bulan Ramadhan ini adalah bulan Ramadhan terakhir bagi saya sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat," kata Dede Yusuf, di Bandung, Sabtu (18/8/2012).

Ketika ditanyakan apakah pernyataannya tersebut merupakan bukti bahwa dirinya semakin bulat untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilukada Jawa Barat pada tanggal 24 Februari 2013, Dede Yusuf enggan berkomentar.

Untuk Lebaran kali ini, Dede Yusuf mengatakan akan merayakannya di Kabupaten Subang. "Saya mendapatkan undangan dari sana," katanya.

http://entertainment.kompas.com/read/2012/08/18/20083087/Dede.Yusuf.Ini.Ramadhan.Terakhir.sebagai.Wagub

More about → Dede Yusuf: Ini Ramadhan Terakhir
video ml di hotel

Isi Perjanjian SBY-Parpol Koalisi, Hah !

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan keluar dari koalisi parpol pendukung pemerintah lantaran fraksi partai dakwah di Parlemen menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS dinilai melanggar kesepakatan parpol koalisi terkait tata etika dan efektivitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono.

Publik pun bertanya-tanya, apa isi kesepakatan tentang tata etika tersebut. Publik juga mendorong agar isi kesepakatan tersebut dibuka ke publik atas nama transparansi. Terkait hal ini, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Alie, yang juga Menteri Agama, bersedia menyerahkan dokumen kesepakatan koalisi tersebut.

Inilah isi kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh ketua umum parpol koalisi pada 23 Mei 2011.
1. Setiap anggota koalisi wajib memiliki dan menjalankan semangat kebersamaan dalam sikap dan komunikasi politik, yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak yang tulus untuk berkoalisi. Anggota koalisi sepakat untuk tidak mengeluarkan pernyataan dan tindakan maupun komunikasi politik yang senantiasa menyerang dan mendiskreditkan satu sama lain, sehingga semangat kebersamaan dan soliditas koalisi senantiasa dapat diimplementasikan bersama-sama.

2. Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Presiden, (yang dalam hal ini dibantu oleh Wakil Presiden) menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, setelah mempertimbangkan pandangan dan rekomendasi pimpinan partai koalisis pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Setgab, wajib didukung dan diimplementasikan baik di pemerintahan maupun melalui fraksi-fraksi di DPR. Menteri-menteri dari parpol koalisi adalah merupakan perwakilan resmi parpol koalisi, karena itu wajib menjelaskan dan mensosialisasikan segala kebijakan maupun keputusan yang telah ditetapkan oleh Presiden kepada partainya.

3. Dalam hal mekanisme kerja antara pemerintah dan DPR sesuai dengan fungsi-fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, parpol koalisi sepakat untuk tetap memberi ruang pembahasan sebagaimana mekanisme kerja yang selama ini berlangsung antara pemerintah dan DPR, melalui forum-forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat konsultasi, dan lain-lain.

4. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan komunikasi parpol koalisi, terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, Presiden melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi minimal satu kali dalam tiga bulan atau pada waktu-waktu yang ditentukan, yang pelaksanaannya diatur oleh Setgab.

5. Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir 2 tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.

Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.

6. Dalam hal Presiden melakukan reshuffle kabinet, sesuai dengan urgensi dan prerogatifnya, Presiden dapat melakukan pergantian personil, perubahan portofolio, dan bahkan apabila sangat diperlukan melakukan pengurangan/penambahan jumlah menteri parpol dalam kabinet. Apabila Presiden mengambil keputusan demikian, di samping merupakan hak prerogatifnya, juga berdasarkan pertimbangan:
a. Evaluasi Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II yang didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas.
b. Efektivitas dan soliditas koalisi KIB II
c. Masukan parpol koalisi atas permintaan Presiden sebelum keputusan Presiden diambil
d. Dokumen-dokumen kesepakatan sebelumnya

7. Guna menjamin terwujudnya koordinasi dan sinergi di antara parpol koalisi, telah dibentuk Setgab Koalisi. Setgab ini diketuai Presiden, dibantu oleh satu wakil ketua. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi diatur oleh Sekretaris Setgab, yang dipimpin oleh pimpinan rapat dalam hal ini para ketua umum parpol koalisi secara bergantian, minimal 1 bulan sekali.

8. Pada prinsipnya semua anggota parpol koalisi bertekad untuk terus bersama-sama dalam koalisi, guna membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga sinergi parpol koalisi dalam menyukseskan pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014 dapat benar-benar diimplementasikan. Kesepakatan ini merupakan penyempurnaan tentang Tata Etika Pemerintahan RI 2009-2014 yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009.

http://nasional.kompas.com/read/2012/04/05/14560291/Ini.Isi.Perjanjian.SBYParpol.Koalisi

More about → Isi Perjanjian SBY-Parpol Koalisi, Hah !
video ml di hotel

90% Hakim, Jaksa, Polisi Indonesia Telah Rusak dan Harus Dipecat

JAKARTA - Dagelan yang dipertontonkan di pengadilan akhir-akhir ini menjadi bukti runtuhnya hukum sebagai benteng terakhir keadilan di Indonesia. Pasalnya, 70% sampai 90% hakim, jaksa, dan polisi sudah rusak.

Kondisi ini sebenarnya hanyalah sebagian dari deretan symptom sebuah keadaan yang lebih menggenaskan, yaitu matinya publik. Kalo tidak ada gerakan luar biasa, maka sampai 2014 pun nasib Indoesia tidak akan berubah, bahkan makin terpuruk.

Anggota DPR RI Wayan Sudirta mengatakan, makin turunnya kepercayaan publik terhadap peradilan, terlihat dalam kasus pembacokan Jaksa Sistoyo yang didakwa korupsi usai mengikuti persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

“Ini dipicu banyaknya terdakwa korupsi yang divonis rendah bahkan bebas oleh pengadilan. Dalam tiga bulan terakhir saja, pengadilan (Tipikor) di seluruh Indonesia telah membebaskan 57 koruptor dari hukuman,” kata Wayan Sudirta dalam diskusi bertajuk “Matinya Keadilan di Orde Citra: Hukum Pengadilan Negara Vs Hukum Bacok” yang digelar Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Menurut Wayan, kondisi peradilan di Indonesia saat ini sudah sangat buruk. Hal ini antara lain terutama disebabkan buruknya kualitas hakim yang ada.

Sedikitnya 70 sampai 90 persen hakim, jaksa, dan polisi sudah rusak. Pada persidangan Angelina Sondakh, misalnya, tampak sekali kualitas hakim sangat buruk.

“Bagaimana mungkin hakim tidak mengambil tindakan apa pun terhadap dua saksi yang memberi keterangan saling bertentangan? Kok hakim tidak tahu mana dari dua saksi itu yang berbohong. Seharusnya hakim menyodorkan bukti-bukti, mengancam saksi dengan sanksi, lalu menahan saksi yang berbohong. Kalau itu saja tidak dilakukan, hakim harus diberhentikan karena tidak mampu memimpin sidang,” tukas Wayan geram.

Meski demikian, Wayan masih optimis keadaan bisa diperbaiki. Di tengah-tengah kebobrokan pengadilan, masih ada beberapa hakim yang bagus. Salah satunya, Albertina Ho. Sayangnya, hakim bagus seperti dia dimutasi ke daerah terpencil.

http://news.okezone.com/read/2012/03/07/339/588434/90-hakim-indonesia-telah-rusak-dan-harus-dipecat

More about → 90% Hakim, Jaksa, Polisi Indonesia Telah Rusak dan Harus Dipecat
video ml di hotel